Penerimaan Asli Daerah Banyuwangi Tidak Sesuai dengan Target APBD

Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) selalu berada di bawah target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam 2 tahun terakhir. Oleh sebab itu, Komisi III DPRD Banyuwangi mendesak eksekutif untuk segera memperbaiki capaian PAD tahun 2019.

Di tahun 2017 realisasi PAD bisa mencapai 84,55 persen atau sebesar Rp 388,93 miliar dari target Rp 460 miliar. Tapi di tahun anggaran 2018 yang tutup tahun pada tanggal 31 Desember lalu, realisasi PAD hanya mencapai Rp 466,065 miliar. Angka ini hanya mencapai 71,46 persen dari target yang ditetapkan, yaitu Rp 624,174 miliar.

Khusnan Abadi, Ketua Komisi III DPRD mengatakan, dibanding tahun sebelumnya realisasi PAD tahun 2018 memang meningkat secara nominal yaitu sekitar Rp 57 miliar. ”Namun secara persentase, realisasi PAD tahun 2018 lalu turun secara signifikan”, ungkapnya seusai melakukan rapat kerja dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) di kantor dewan kemarin(14/1).

Karena hal tersebut, Khusnan mendesak eksekutif agar lebih serius dalam merealisasikan target PAD tahun 2019 yang mencapai Rp 571 miliar. ”Dari kacamata kami, target PAD sebesar Rp 571 miliar itu sangat realistis dan dapat dicapai, kita punya potensi besar”, kata Khusnan.

Memang harus diakui ada beberapa kendala yang membuat realisasi PAD tahun 2018 turun secara drastis. Misalnya kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) pemungut atau pendamping, juga masih rendahnya ketaatan wajib pajak masyarakat. ”Kami siap melakukan diskusi, pengawasan, dan pengawalan PAD setiap bulan”, tuturnya.

Khusnan juga meminta pihak Bapenda untuk segera memfasilitasi pendataan ulang seluruh potensi pajak yang tersebar di seluruh Banyuwangi. Potensi pajak tersebut termasuk parkir dari mal, retribusi parkir di stasiun kereta api, juga pajak hotel dan restoran.

Komentar