Pembangunan Infrastruktur Sebagai Usaha Pembangun Ekonomi Indonesia

Signifikansi Infrastruktur Terhadap Daya Saing dan Ekonomi Indonesia

Hingga 2025 nanti, arah pembangunan ekonomi Indonesia adalah mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan menjadi kekuatan 12 (duabelas) besar dunia. Sementara hingga 2045, proyeksi Indonesia adalah menjadi kekuatan 8 (delapan) besar dunia melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam menuju arah tersebut, pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Semua orang membicarakan gencarnya pembangunan tersebut, dan tidak sedikit masyarakat yang testimoni merasakan manfaat langsung atau tidak langsung dari dampak pemerataan infrastruktur di berbagai daerah.

Fokus infrastruktur tercermin melalui jumlah anggaran pembangunan infrastruktur pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Anggaran infrastruktur terus meningkat. Mulai Rp 154,7 triliun pada 2014, menjadi Rp 269,1 triliun pada 2016, dan mencapai Rp 401,1 triliun pada APBN-P 2017. Tahun 2018 ini, anggaran infrastruktur kembali meningkat menjadi sedikitnya Rp 410 triliun.

Sepanjang 865 kilometer jalan baru, 25 kilometer jalan tol, 8.695 meter jembatan, 620 kilometer jalur kereta, 8 bandar udara, dan seterusnya bakal dibangun. Proyek infrastruktur yang mangkrak juga dikebut agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Misalnya, Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu (Becakayu) yang saat ini makin memudahkan arus transportasi dan juga mengurai tingkat kemacetan antar kota dan antar provinsi. Selain tol, pembangunan infrastruktur transportasi massal seperti mass rapid transit (MRT) Jakarta serta light rail transit (LRT) Jabodetabek juga terus berlanjut. Pada awal 2019, diperkirakan MRT sudah dapat dinikmati warga Jakarta.

Peningkatan Daya Saing dan Potensi Daerah

Maraknya pembangunan infrastruktur di Indonesia membuat banyak sekali kemudahan dan tumbuhnya daya saing bangsa. Menurut laporan Global Competitiveness Index 2017–2018 yang dirilis World Economic Forum pada September 2017 lalu, daya saing Indonesia meningkat dari peringkat ke-41 pada 2016 menjadi ke-36 pada 2017. Infrastruktur adalah salah satu tolok ukur peningkatan daya saing tersebut.

Pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan turunan sebagai konsekuensi logis dari perencanaan tata ruang. Rencana tata ruang yang ada dapat diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan ruang yang sesuai dengan karakteristik wilayah yang ada. Infrastruktur juga dapat berfungsi sebagai alat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, agar tidak terjadi penyalahgunaan lahan maupun pengembangan yang tidak sesuai rencana

Pembangunan infrastruktur ini dalam praktiknya sangat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jenis-jenis pembangunannya adalah perbaikan permukiman, membuka akses kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui perbaikan sarana dan prasarana, memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat. Terpenuhinya infrastruktur yang memadai memberikan kemanfaatan dalam meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Peningkatan kehidupan tersebut mempengaruhi warga negara untuk memiliki keahlian serta pengalaman bekerja yang lebih banyak dibanding sebelumnya.

Proses-proses pembangunan yang terjadi sangat mempengaruhi situasi dan kondisi sebuah kawasan yang dibangun. Misalnya, kawasan tersebut mulai tumbuh dan memunculkan potensi daerahnya, yang bisa jadi selama ini tidak nampak karena keterbatasan akses infrastruktur. Sangat banyak contoh daerah yang terpapar pembangunan, berubah signifikan dan kemudian berkembang menjadi daerah pusat komoditas unggulan sekaligus produsen utamanya. Dengan menjadi pusat komoditas unggulan, masyarakat daerah tersebut mendapatkan manfaatnya secara ekonomi, dan bahkan menjadikan komoditas unggulan daerahnya sebagai penghasilan utama.

Perkembangan daerah yang demikian, secara sosial ikut mengubah kapasitas sumber daya manusia di daerah tersebut dari semua sisi, terutama kemampuannya berdaya saing, berkompetisi dengan daerah dan negara lain, serta kemampuan mengelola sumber alam dan saling menopang antar sesama warga masyakarat.

Ditulis oleh Purnomo, Alumni Program Pascasarjana Studi Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, Calon Bupati Banyuwangi 2020-2025.

Komentar