Infrastruktur Sebagai Penghubung dan Pemersatu Bangsa

Pembangunan infrastruktur Indonesia adalah pembangunan yang menyatukan segala penjuru Indonesia. Inilah semangat yang selalu diusung dalam kebijakan unggulan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama tiga tahun belakangan ini. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara merata bukan hanya berbicara soal ekonomi dan mobilitas orang dan barang semata.

Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur yang menyatukan negara Indonesia. Dalam sejumlah pembangunan yang ada, terlihat bahwa pemerintah berjuang sekuat tenaga memungkinkan pembangunan bandara-bandara di sejumlah pulau terpencil. Kita juga melihat bagaimana daerah-daerah terluar Indonesia mulai dibangun. Selain itu, hingga saat ini pembangunan jalan trans-Papua masih terus berlangsung. Pembangunan Papua dengan wilayah amat luas dan jumlah yang penduduk yang jauh lebih sedikit dibanding Jawa, menunjukkan bahwa motif keuntungan dan dampak ekonomi bukan semata-mata yang dikejar. Motif lain pembangunan infrastruktur adalah pemerataan, keadilan sosial, dan kemanfaatan untuk semua warga bangsa tanpa dikotomi suku, agama, ras, ego sektoral, kalkulasi politik, maupun pertimbangan kewilayahan.

Menurut American Public Works Association (Stone,1974 dalam Kodoatie, R.J.,2005) infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Berdasarkan pengertian infrastruktur tersebut, maka infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Secara teknik, infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Oleh karena itu, infrastruktur merupakan bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain yang didefinisikan dalam suatu sistem. Menurut Grigg (1988), infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Dampak pembangunan Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi tekanan bagi infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi. Dalam pembangunan ekonomi akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi sendiri akan berpengaruh terhadap investasi. Sedangkan peningkatan kualitas hidup akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Proyeksi Ekonomi

Hingga saat ini, beragam model pembangunan diarahkan untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional (koridor ekonomi) dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan di setiap koridor serta mengembangkan cluster industri dan/atau KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang berbasis sumber daya unggulan. Caranya dengan memperkuat domestic connectivity  yaitu meliputi konektivitas intra dan inter pusat-pusat pertumbuhan, intra koridor dan keterkaitan dengan pintu perdagangan internasional (hub).

Selain itu, proyeksi pembangunan infrastruktur sejalan dengan target penguatan ketahanan pangan, keterjangkauan dan kesinambungan pasokan beras melalui pencapaian surplus beras 10 juta ton/tahun dalam waktu 5 – 10 tahun. Kemudian, peningkatan penciptaan lapangan kerja untuk pengurangan pengangguran 1 juta orang/tahun. Kemudian, percepatan penyediaan air minum, dalam rangka pencapaian target MDGs. Lalu peningkatan dan perluasan program pro-rakyat melalui program: (a) PNPM Mandri, (b) Program BOS, tunjangan guru dan pemberian makanan tambahan anak sekolah, (c) Program dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Untuk memperluas program pro rakyat, maka diperkuat lagi dengan klaster program keempat dengan dengan 6 program baru, yaitu: (a) Program rumah murah dan sangat murah, (b) Program kendaraan angkutan umum murah, (c) Program air bersih untuk rakyat, (d) Program listrik murah dan hemat, (e) Program peningkatan kehidupan nelayan, (f) Program peningkatan kehidupan masyarakat yang terpinggirkan (marjinal).

Akselerasi Infrastruktur PU dan Permukiman

Sejumlah akselerasi pembangunan infrastruktur dilakukan dengan target yang jelas. Di antaranya, percepatan pembangunan infrastruktur jalan untuk penanggulangan kemacetan transportasi Jakarta dan penyelesaian jalan tol Trans Jawa, percepatan pembangunan Provinsi Papua, Papua Barat dan NTT melalui (khusus oleh Kementerian PU) peningkatan penyediaan infrastruktur transportasi, mendukung kawasan pusat-pusat pengembangan ekonomi, memberikan dukungan air baku, unit-unit produksi maupun peternak, meningkatkan prasarana irigasi untuk pengembangan MIFEE di Kabupaten Merauke serta pengembangan embung dan pemenuhan kebutuhan air bersih di Provinsi NTT.

Selain itu, ketersediaan infrastruktur PU dan permukiman berperan sebagai pendukung kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya, antara lain sektor pertanian, industri, kelautan dan perikanan serta sebagai stimulan dalam mendukung perkembangan ekonomi wilayah yang signifikan. Oleh karenanya, perencanaan pembangunan infrastruktur perlu dilakukan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah, serta berbasis pada potensi dan daya dukung sumber daya alam yang ada agar infrastruktur yang dibangun dapat meningkatkan perekonomian dan pengembangan wilayah di daerah yang bersangkutan.

Perwujudan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman terlihat melalui: pertama, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung distribusi dan efisiensi lalu-lintas barang dan manusia dari daerah produksi ke outlet-outlet pemasaran maupun pembentuk struktur ruang wilayah; kedua, infrastuktur sumber daya air yang berperan dalam penyimpanan dan pendistribusian air untuk keperluan domestik (rumah tangga), industri, dan pertanian guna mendukung ketahanan pangan, dan pelaksanaan konservasi sumber daya air, serta pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air; dan ketiga, infrastruktur permukiman yang berperan dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan dan revitalisasi kawasan serta pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan. Seluruh penyediaan infrastruktur tersebut diselenggarakan dengan berbasiskan penataan ruang.

Progres Fisik

Secara keseluruhan progres fisik pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di seluruh Indonesia hingga November 2017 mencapai 79,12%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar 76,57%. Dari sisi penyerapan keuangan juga lebih tinggi yakni 71,64% atau sebesar Rp 75,55 triliun dari total anggaran tahun 2017 yakni Rp 105,4 triliun dibandingkan tahun 2016 sebesar 67,06% dari total anggaran Rp 98,19 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia untuk mendukung Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di antaranya meningkatkan konektivitas antar wilayah, membangun dari pinggiran, ketahanan pangan dan air, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Progres penyerapan anggaran dan fisik tahun ini lebih baik dibandingkan tahun 2016. Selain itu, percepatan juga akan terus diupayakan dalam mencapai yang lebih baik lagi.

Pada tahun 2018, Kementerian PUPR mendapatkan amanah membelanjakan anggaran sebesar Rp 107,38 triliun. Kementerian PUPR menargetkan 5.516 paket senilai Rp 33,99 triliun dilakukan lelang dini seperti yang telah dilakukan Kementerian PUPR pada tahun-tahun sebelumnya.

Dampak Berbagai Sektor

Keseriusan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur terlihat dari anggaran yang dialokasikan untuk sektor tersebut yang mencapai Rp 387 triliun pada 2017. Pembangunan tidak hanya di pulau Jawa, tapi di semua wilayah dari Sumatera hingga Papua. Dampaknya di berbagai sektor juga sangat terasa dan menghasilkan pertumbuhan lumayan pesat.

Hingga 2017, pembangunan infrastruktur mempengaruhi pertumbuhan kredit di sektor konsumsi sebesar 21 persen, perantara keuangan 18 persen, jasa pendidikan 12,37 persen, pertanian, perburuhan, dan kehutanan 11,4 persen, perikanan 11,02 persen, jasa kemasyarakatan 9,27 persen, jasa kesehatan 9,02 persen, real estate dan usaha persewaan 7,37 persen, listrik, gas, dan air 7,06 persen, industri pengolahan 6,5 persen, penyediaan akomodasi 3,76 persen, transportasi, pergudangan, dan komunikasi 3,69 persen, perdagangan besar dan eceran 3,01 persen, dan jasa perorangan melayani rumah tangga 2,4 persen (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/11/21/pembangunan-infrastruktur-marak-kredit-sektor-konstruksi-tumbuh-21-persen).

Secara umum, pembangunan infrastruktur serta pengembangan kawasan permukiman berdampak memperlancar transportasi sehingga barang cepat sampai di tujuannya. Karena pembangunan infrastruktur jalan menunjukan perbaikan, ini berdampak memperkecil pengeluaran suatu jasa pengantaran barang yang sebelumnya mahal menjadi lebih murah. Selain itu, jika pengiriman sudah murah, maka harga barang menjadi turut murah, efisiensi bahan bakar, meningkatkan pendapatan pemerintah daerah setempat, meningkatkan laju ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan menuju keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ringkasnya, beragam pembangunan sekarang telah berlangsung strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan gambaran pola relasi dan signifikansi infrastruktur terhadap daya saing dan ekonomi Indonesia tersebut, diakui atau tidak, kemanfaatan pembangunan sangat jelas terasa hingga ke daerah-daerah pelosok yang selama ini belum tersentuh sama sekali. Semoga blueprint pembangunan yang efektif demikian dapat terus berlangsung, dan ditingkatkan. Tentu masih ada kekurangan, terutama mengenai kualitas infrastruktur kita yang masih tertinggal dibanding negara lain. Kekurangan tersebut butuh terus diperbaiki, dievaluasi, dan dipacu agar lebih baik.

Ditulis oleh Purnomo, Alumni Program Pascasarjana Studi Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, Calon Bupati Banyuwangi 2020-2025.

Komentar