Hari Tani Nasional, Mahasiswa dan Petani Melakukan Demo

Suara Banyuwangi - Ribuan massa menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Banyuwangi, Selasa (24/09/2019). Aksi yang bertepatan dengan Hari Tani Nasional ini merupakan gabungan aktivis mahasiswa, petani, dan masyarakat Banyuwangi.

Permasalahan utama yang disuarakan oleh para pengunjuk rasa adalah agar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi segera menyelesaikan berbagai konflik agraria di Bumi Blambangan yang tidak kunjung usai. Konflik yang terjadi antara lain di wilayah Kecamatan Wongsorejo dan Desa Pakel, Kecamatan Licin.

Para petani mengatakan bahwa PT Perkebunan Bumisari dan Perhutani telah menguasai lahan warga warisan leluhur. Mereka mendesak agar Bupati dan DPRD melepas ribuan hektar lahan di wilayah tersebut. Hal ini didukung pula oleh mahasiswa, mereka menyayangkan banyaknya persoalan agraria di Banyuwangi yang belum terselesaikan, sehingga para petani tidak mendapatkan haknya.

"Harus ada tim khusus yang dibentuk oleh Bupati, DPRD dan rakyat untuk fokus menyelesaikan sengketa agraria tersebut", tegas mahasiswa.

Tidak hanya itu saja, massa juga menyatakan penolakan atas program Banyuwangi Industrial Estate Wongsorejo (BIEW). Program ini dinilai hanya akan merusak lahan pertanian produktif di Kecamatan Wongsorejo. Mereka meminta Pemerintah Banyuwangi membatalkan hak pakai atas lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Wongsorejo, untuk selanjutnya dikembalikan sesuai hak petani setempat.

Tak kalah pentingnya, para demonstran juga meminta penghentian operasional tambang emas dan pemulihan kondisi lingkungan yang rusak akibat penambangan emas di Banyuwangi.

Dalam demo ini, pengunjuk rasa meminta untuk bisa bertemu dengan Bupati Anas.

"Selama sembilan tahun Bupati Anas memimpin, tidak pernah mau menemui dan mendengar keluhan rakyatnya. Berbagai permasalahan, dari tambang emas tumpang pitu, pembatalan hak pakai atas lahan HGU bekas PT. Wongsorejo agar dikembalikan pada petani, hingga sengketa lahan yang menjadi hak warga Desa Pakel, tidak pernah mendapat solusi yang baik", ungkap Usman, salah satu orator dalam aksi ini.

"Kita ingin Bupati Anas juga hadir disini, kita ingin Bupati berada ditengah-tengah rakyatnya", ujar orator lainnya.

Selain permasalahan-permasalahan lokal, dalam aksi ini juga diwarnai isu nasional seperti penolakan atas RUU KUHP, RUU Pertanahan dan UU KPK.

Komentar